FPI Protes Konflik Agama di Timur New Delhi

14

Jakarta, Lapan6tv I Polda Metro Jaya mengalihkan rute lalu lintas jelang unjuk rasa Front Pembela Islam (FPI) di sekitar kantor Kedutaan Besar India di Jakarta, Jumat (6/3).

Kepala Sub Direktorat Pembinaan Penegakan Hukum (Kasubdit Bingakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar mengatakan arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto menuju Jalan H.R. Rasuna Said III diluruskan ke Jalan Gatot Subroto arah Pancoran atau belok ke kanan arah J Mampang Prapatan.

Arus lalu lintas dari Jalan Mampang Prapatan (di underpass Mampang) yang akan menuju H.R. Rasuna Said dibelokkan ke kiri Jalan Gatot Subroto arah Semanggi.

Selanjutnya, arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto arah Semanggi yang akan menuju jalan H.R. Rasuna Said diputarbalikkan di kolong layang Kuningan ke Jalan Gatot Subroto arah Pancoran.

“Pengalihan arus bersifat situasional,” kata Fahri dikutip Antara.

Rencana unjuk rasa yang diadakan FPI terkait amandemen undang-undang kewarganegaraan di India yang dinilai diskriminatif terhadap umat Islam.

Pengesahan undang-undang kewarganegaraan negara tersebut dinilai memicu terjadinya konflik di New Delhi selama beberapa hari hingga menewaskan sejumlah warga sipil terutama umat Islam.

Polda Metro Jaya telah menerima surat pemberitahuan unjuk rasa di Kedutaan Besar India di Jakarta hari ini yang digelar oleh FPI dan kelompoknya.

“Surat pemberitahuan sudah diterima,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Kamis (5/3).

Dalam keterangannya unjuk rasa di Kedubes India merupakan reaksi atas konflik antara umat Islam dan Hindu di timur New Delhi yang menewaskan 42 orang dan melukai puluhan lainnya.

“Menyerukan umat Islam Indonesia untuk melakukan aksi protes ke Kedutaan Besar India di Jakarta pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020,” demikian pernyataan dalam keterangan itu.

BERITA TERKAIT  Gerindra: Sebelum PKS Lahir, Prabowo Puluhan Tahun Bertaruh Nyawa untuk RI!

FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 mengutuk dan mengecam berbagai tindakan kekerasan dan persekusi yang dilakukan kelompok Hindu dan penguasa India terhadap umat Islam India.

Bentrok antaragama ini bermula dari demonstrasi kecil menentang Undang-undang Kewarganegaraan. Dalam UU tersebut pemerintah India diperbolehkan memberi status kewarganegaraan terhadap imigran yang menerima persekusi di negara asalnya seperti Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan.

Namun, UU itu hanya berlaku bagi imigran pemeluk agama Hindu, Kristen, dan agama minoritas lainnya selain Muslim. (res/dtc)