Gugatan Prapid Kasus Dugaan Penipuan Rp 4 Miliar, Kuasa Hukum Polsek Medan Timur Yakin Hakim Menolak

32

Lapan6tv.com, Medan I Sidang gugatan praperadilan (prapid)
antara Anwar Tanuhadi (AT) (pemohon) yang ditetapkan sebagai tersangka
atas kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 4 miliar terhadap
Polsek Medan Timur (termohon) digelar ruang Cakra 8, Pengadilan Negeri
(PN) Medan, Rabu (24/3/2021).

Hakim Tunggal, Hendra Sutardodo SH MH didampingi Panitera Pengganti
Oloan Sirait SH MH membuka persidangan dengan agenda penyerahan
jawaban dari pihak termohon. “Silahkan dibacakan jawabannya, ” ucap
Hendra kepada termohon dan pemohon.

Sementara itu, Iptu Jikri Sinurat SH didampingi Briptu Iman Syahputra
Harefa SH kuasa hukum Polsek Medan Timur (termohon) dengan ini
menyampaikan eksepsi dan jawaban atas permohonan praperadilan yang
diajukan oleh pemohon sebagaimana yang terdaftar dalam register
perkara Nomor : 12/Pid.Pra/2021/PN.Mdn menyatakan, eksepsi kewenangan
absolut (exceptio declinatoir), bahwa objek praperadilan yang
dimohonkan oleh pemohon perihal sah atau tidaknya penyidikan adalah
bukan ranah praperadilan, karena bukan kewenangan majelis hakim
praperadilan memutuskan objek praperadilan perihal sah atau tidaknya
penyidikan.

Majelis hakim praperadilan hanya memutuskan perihal sah atau tidaknya
penghentian penyidikan dan penuntutuan bukan sah atau tidaknya
penyidikan.

Sah atau tidak penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau
penghentian penuntutan; Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi
seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau
penuntutan. Demikian juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka
merupakan objek dari praperadilan.

Bahwa pada hakikatnya dasar hukum pemohon dalam menentukan objek pra
peradilan adalah keliru karena sesuai Pasal 80 KUHAP mengatur tentang
objek praperadilan adalah tentang sah atau tidaknya penghentian
penyidikan atau penuntutan, sementara yang dijadikan Objek permohonan
praperadilan adalah sah atau tidaknya penyidikan, pada hakikatnya
dalil pemohon perihal objek praperadilan tersebut tidak termasuk dalam
ruang lingkup objek praperadilan yang diatur dalam aturan Perundang-
undangan yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia, maka dari
itu layaklah jika majelis hakim praperadilan yang terhormat memberikan
putusan sela serta menolak permohonan pemohon atau setidak-tidaknya
tidak dapat diterima.

BERITA TERKAIT  Warga Gorontalo Rasakan Getaran Gempa Malaku Utara

Bahwa termohon secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil
permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh pemohon, kecuali hal-hal
yang mengakui keadaan termohon.

Disebutkannya kejadiannya, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 Sekira
pukul 10.00 WIB telah terjadi penipuan dan atau penggelapan terhadap
uang korban sebanyak Rp 4.000.000.000 (Empat Miliar Rupiah). yang
diduga dilakukan oleh terlapor yang bernama Anwar Tanuhadi (AT) dkk.

Adapun awal dari kejadian penipuan atau penggelapan adalah sebagai
berikut, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 sekira pukul 10.00
WIB saksi yang bernama Octoduti Saragi Rumahorbo dan saksi yang
bernama Albert datang kepada pelapor untuk mengajak bisnis dengan cara
meminjamkan uang kepada terlapor yang bernama Anwar Tanuhadi (AT)
sebanyak Rp 4.000.000.000 ( Empat Miliar Rupiah) selama 1 bulan dengan
jaminan 1 set Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2043 a.n. PT
Cikarang Indah ( Tanda Bukti Hak) yang terletak di Desa Karang Asih,
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan
iming – iming uang akan dikembalikan menjadi Rp 6.000.000.000 (Enam
Miliar Rupiah) karena pelapor merasa tergiur dengan untung tersebut
maka ia pun memberikan uang sebanyak Rp 4.000.000.000 kepada saksi
Octoduti Saragi Rumahorbo, yang dikuatkan dengan kwitansi dan saksi
Octoduti Saragi Rumahorbo menerima uang tersebut dan pada hari Jumat
tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 13.00 WIB uang tersebut sebanyak
Rp 3.000.000.000 (Tiga Miliar Rupiah) di transfer saksi Octoduti
Saragi Rumahorbo kepada terlapor bernama Anwar Tanuhadi (AT) yang
dikuatkan dengan slip pemindahan dana antar Bank BCA, kemudian besok
harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul
13.00 WIB saksi Octoduti Saragi Rumahorbo kembali menyerahkan uang
kepada terlapor yang bernama Dadang Sudirman sebanyak Rp 1.000.000.000
(Satu Miliar Rupiah).

BERITA TERKAIT  Kapolda Jatim Ingatkan Pelayanan Masyarakat Berjalan Dengan Penerapan Prokes

setelah itu maka sertipikatpun diserahkan kepada saksi Octoduti Saragi
Rumahorbo yang disaksikan oleh saksi Albert dan Ir Diah Respati K Widi
dan Budi.

Kemudian pada hari selasa tanggal 7 mei 2019 sekira pukul 08.00 WIB
tersangka dadang Sudirman Dkk tidak mengembalikan uang korban kemudian
dengam bujuk rayu dan tipu muslihat Ir Diah Respati K Widi dan Budi
mendatangi saksi 1 Octoduti saksi 2 Albert untuk meminjam sertipikat
tersebut dengan tujuan untuk diagunkan ke Bank sebanyak Rp 30.000.000.
000 (Tiga Puluh Miliar Rupiah) melalui Anwar Tanudi dan apabila
pinjaman tersebut sudah cair maka uang pelapor tersebut katanya akan
dikembalikan sebanyak Rp 6.000.000.000 (Enam Miliar Rupiah) karena
saksi 1 Octoduti.

Kemudian Saksi 2 Albert, merasa percaya maka Sertipikat tersebut
diserahkan kepada Ir Diah Respati K Widi namun demikian sampai waktu
yang ditentukan uang korban belum dikembalikan, oleh karena itu maka
saksi Octoduti San Albert mendatangi tersangka AT dan menanyakan
pencairan uang tersebut dan yang bersangkutan mengatakan belum cair,
karena merasa diperdaya maka saksi Octoduti dan Albert meminta
Sertifikat tersebut kepada tersangka AT, namun tersangja AT tidak mau
memberikan Sertipikat tersebut dan katanya yang penting sekarang ini
bahwa Sertifikat ada padanya (didukung dengan rekaman pembicaraan
antara saksi Okto dengan tersangka AT ) namun kemudian tersangka AT
mengagunkan sertifikat tersebut dengan tidak mengembalikan uang
korban.

Setelah 1 tahun penanganan perkara belum ada tindak lanjut maka pada
Tanggal 1 Desember 2020 PH korban dari Law Office Nainggolan & Patner
membuat surat untuk perlindungan hukum dan mohon tindak lanjut Laporan
Polisi.

Kemudian pada tanggal 4 Januari 2021 kembali lagi PH korban Law Office
Nainggolan & Patner perihal perlidungan hukum dan mohon tindak lanjut
Laporan Polisi.

BERITA TERKAIT  Kejagung Sediakan Hotline Aduan Jaksa Palak Proyek Daerah

Selanjutnya, dilaksanakan gelar perkara untuk tindak lanjut penanganan
LP dimaksud antara lain melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi
Joni Halim, Octo Duti Saragi Rumahorbo, Albert dan Budi Setiawan serta
melengkapi alat bukti lainya. “Menerbitkan surat perintah penyidikan
Nomor : SPP / 58 / I / 2021 tanggal 5 Januari 2021. Tanggal 5 Januari
2021 gelar penetetapan tersangka terhadap DS dan AT, ” jelas mantan
Kanit Reskrim Polsek Medan Area ini.

Ditambahkannya, surat perintah penangkapan Nomor : 22/ I / 2021
tanggal 26 Januari 2021. Surat perintah penahanan Sp Han / 17 / I /
2021/ Reskrim Tanggal 27 Januari 2021 dan surat perintah penangguhan
penahanan Nomor : SPP Han / 17- D / I / 2021/ Reskrim tanggal 28
Januari 2021

Pengiriman berkas perkara Nomor B / 104 / II / 2021 / Reskrim tanggal
19 Februari 2021 surat Kajari Medan nomor : B.1631/L.2.10.3/E oh. I
/03/2021 tanggal 5 Maret 2021 perihal hasil penyidikan tersangka
melanggar Pasal 378 Sub 372 dan 480 ke 2E KUHPidana dinyatakan lengkap
(P21).

Kemudian, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 talah dilakukan
penyerahan tersangka dan barang bukti ke JPU berdasarkan surat Nomor :
B / 135 / III / 2021 tanggal 10 Maret 2021.

Sementara itu Dr Hendry Yosodiningrat SH MH kuasa hukum termohon Anwar
Tanuhadi (AT) mengatakan, dalih – dalih termohon dan terkait perkara
dalam arti tidak pidana namun menyangkut materil. “Kami melihat
penyangkalan fakta – fakta produk sendiri yang dikeluarkan oleh Polsek
Medan Timur. Padahal dalam artinya penyelidikan baru dimulai sudah
menetapkan status tersangka, ” tandasnya. (re)