Pengusaha Menilai Keringanan BPJS Tenaker Tak Signifikan

10

Jakarta, Lapan6tv I Wakil Ketua Umum Kadin Shinta W Kamdani mengapresiasi kebijakan pemerintah meringankan iuran BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek), serta melonggarkan batas waktu pembayaran dengan melakukan penundaan. Tapi, relaksasi ini dianggap tak banyak membantu.

Sebab, dunia usaha menghadapi kesulitan keuangan. Buktinya, sebanyak 45 persen perusahaan di dalam negeri sudah tidak lagi membayar iuran karyawannya.

“Catatan kami, 45 persen sudah tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak April. Kami apresiasi memang, tapi dampaknya nggak begitu signifikan,” ujarnya kepada CNNIndonesia Selasa (8/9).

Permintaan kelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan, ia melanjutkan sebenarnya sudah diajukan pengusaha dan pelaku industri sejak Maret lalu, dengan tujuan meringankan beban arus kas demi bisa tetap bertahan.

Namun, realisasinya baru bisa dimulai per 1 September 2020 setelah Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Jamsostek Selama Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19.

Dalam beleid tersebut pemerintah memberikan kelonggaran batas waktu pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), iuran Jaminan Kematian (JKM), iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dan iuran Jaminan Pensiun (JP) dari sebelumnya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari iuran bersangkutan menjadi paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya.

Kemudian, penundaan pembayaran sebagian iuran JP di mana pengusaha hanya wajib memungut iuran dari pekerja sebesar satu persen, sementara iuran JP yang menjadi kewajiban pengusaha sebesar dua persen dari upah pekerja.

Ketentuannya, sebagian iuran JP sebesar satu persen wajib dibayarkan dan disetorkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan sesuai dengan batas waktu.

Sisanya, 99 persen pembayaran Iuran JP dapat ditunda pelunasannya baik sekaligus atau bertahap mulai paling lambat 15 Mei 2021 dan selesai paling lambat 15 April 2022.

BERITA TERKAIT  Presiden Bentuk Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

“Harapannya kalau kami sebenarnya dana pensiun itu kan tabungan harusnya itu pembayarannya bukan ditunda tapi dibebaskan saja. Karena, kondisi sekarang ini harusnya berhenti dulu lah menabungnya,” tutur Shinta.

Sementara itu, Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Benny Soetrisno meyakini relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan tetap bisa meringankan beban pengusaha dan menunjang ekspansi usaha.

Meski demikian, ia berharap program ini juga didukung dengan bantuan lainnya berupa penjaminan kredit bagi koperasi hingga relaksasi pajak.

“Tentu, ini akan meringankan di samping program pemerintah seperti pembebasan abonemen listrik dan lain-lain tapi kalau bisa diikuti juga dengan penjaminan kredit dan restrukturisasi kredit pengusaha” ungkap Benny.(cnn/res)