Penyaluran Bansos Harus Fleksibel, Warga yang Membutuhkan Harus Dapat

26

Jakarta, Lapan6tv I Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada fleksibilitas atau kelonggaran bagi daerah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) terutama jika menemukan warga miskin yang belum mendapatkan jatah.

Mantan Wali Kota Solo ini mengaku telah mendapat laporan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy terkait bansos ini. Menurutnya, semua bantuan sosial, baik Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bansos tunai, hingga Dana Desa sudah mulai dibagikan.

“Saya minta minggu ini semua bisa diterima. Saya minta diberi fleksibiltas kepada daerah agar kalau ada warga miskin yang belum dapat segera bisa dicarikan solusinya,” kata dia, saat membuka rapat terbatas terkait penanganan Covid-19 di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/5).

Diketahui, sejumlah kasus penyaluran bansos di lapangan menunjukkan kekacauan. Misalnya, hanya sebagian kecil warga yang menerima bansos. Padahal, RT atau RW mengajukan data warga miskin lebih banyak.

Akibatnya, ada yang menolak bansos, ada RT yang berupa membagi-bagi jatah bansos yang sedikit itu hingga dianggap melakukan pungli seperti yang terjadi di Depok. Jokowi juga menekankan agar data penerima bansos dibuka secara transparan kepada publik untuk menghindari kecurigaan sekaligus koreksi data secara cepat jika ada kesalahan.

“Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan; siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa segera melakukan koreksi di lapangan,” kata dia.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta agar Menteri Sosial dan jajaran kepala daerah turun ke lapangan untuk menyisir bansos yang telah mulai dicairkan itu.

“Turun ke lapangan, menyisir,” kata dia.

“Yang terakhir saya minta dibuat outline (skema) untuk pengajuan. Sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan kita bisa ketahui secara cepat,” jelasnya.

BERITA TERKAIT  Hari ini Uji Kelayakan Calon Kapolri, Komisi III Kunker ke Rumah Komjen Idham

Sebelumnya, Dinas Sosial Kota Padang hingga akhir April belum menyalurkan bansos kepada warga karena ada perubahan data penerima dan skema pendataan.

“Pada awalnya provinsi Kota Padang diberikan kuota sebanyak 8.049 kepala keluarga dikali lima jiwa dengan jumlah total 40.245 dan nominal bantuan Rp600 ribu per bulan, data ini sudah dimasukkan ke provinsi pertama kali,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Padang Afriadi.

Kemudian, terjadi pengurangan jumlah penerima dari 40.245 rumah tangga menjadi 13.415 rumah tangga. Selanjutnya format pendataan diminta diperbarui dengan berbasis nama dan alamat ditambah dengan nomor induk kependudukan serta nomor telepon selular dan tempat lahir.

Selain itu, Wali Kota Bogor Bima Arya meminta agar bantuan sosial berupa JPS ini bisa dikelola langsung oleh daerah dengan alasan koordinasi pusat yang berbelit-belit dan sering tidak pasti dalam hal waktu penyaluran, jumlah, hingga skema pemberiannya.

Sempat pula ada hambatan penyaluran bansos dari Presiden Jokowi hanya karena keterlambatan pencetakan tas bertuliskan ‘Bantuan Presiden’.(res/cnn)